Beranda > Informasi >
Rencana Pembangunan Infrastruktur BTS pada 5.000 blankspot Desa se-Indonesia

Admin 23 Oct 2017 14:59

Kondisi geografis Negara Indonesia yang terdiri atas puluhan ribu pulau merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemerataan pembangunan, termasuk untuk penyediaan layanan telekomunikasi dan informatika. Tidak mengherankan jika melihat posisi Indonesia pada Networked Readiness Index (Indeks Kesiapan Jaringan) yang menempatkan Indonesia secara umum berada di peringkat 64 dari 148 negara, dan peringkat 4 di Kawasan AsiaTenggara. Secara lebih spesifik pada basis penilaian berdasar infrastruktur TIK, Indonesia menduduki peringkat 85 seluruh dunia. Penilaian terkait tingkat kesiapan (level of readiness) salah satunya didasarkan pada infrastruktur yang terdiri atas konektifitas jaringan seluler, internet, server internet, dan pemenuhan kebutuhan energi listrik.

Keadaan tersebut sejalan dengan ditegaskannya kembali Nawacita Pemerintah yang ke-3 yaitu Indonesia membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Kementerian Komunikasi dan Telekonomunikasi c.q. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan informatika (BAKTI) menargetkan pembangunan Stasiun Pemancar (Base Transceiver Station) di 5.000 titik kosong (blank spot) untuk memenuhi hak dasar masyarakat dan mengejar berbagai ketertinggalan.

Kebijakan ini pula diperkuat melalui keberadaan Prinsip Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) pada bidang TIK, mengacu pada Pasal. 1 (6) dan Pasal 4 (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika, Pemerintah wajib memastikan 1) ketersediaan jasa telekomunikasi dan internet; 2) infrastruktur dan kegiatan pendukung bagi lokasi tertentu seperti daerah tertinggal terpencil, perbatasan, tidak layak secara ekonomi, dan daerah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana TIK; 3) dan kelompok masyarakat penyandang disabilitas dan/atau dengan ketidakmampuan sosial secara ekonomi, sosial, atau gender. Penetapan wilayah tertinggal tersebut merujuk pada indikator-indikator penetapan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, dan juga wilayah-wilayah yang belum tersentuh pihak swasta dengan berbagai pertimbangan korporasi/bisnis.

Selama ini hambatan pembangunan Stasiun Pemancar atau Base Transceiver Station seperti akses jalan menuju lokasi pembangunan dan ketercukupan energi listrik bagi operasional pemancar akan ditangani dan diselesaikan bersama-sama sehingga proses ke depan dapat berjalan lancar. Melalui penyampaian ini diharapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan Masyarakat secara umum mendukung dan terlibat aktif sebagai bentuk usaha meningkatkan kualitas hidup bangsa dan mempersiapkan pada era persaingan yang lebih luas.

Untuk mendapatkan data daerah lokasi BTS, dapat Anda lakukan dengan cara mengklik tautan berikut ini. Tautan download data akan dikirimkan melalui email setelah melakukan registrasi


PENGUMUMAN TERBARU




Berita Terkini




Siaran Pers




Laporan Tahunan